Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) resmi meluncurkan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dalam menyusun kebijakan publik yang berbasis bukti dan data. Kehadiran forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarkementerian, lembaga, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat sipil dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan FKK dibentuk untuk meningkatkan sinkronisasi perumusan kebijakan agar tidak berjalan secara terpisah di setiap kementerian dan lembaga. Menurutnya, koordinasi yang lebih kuat diperlukan agar seluruh program strategis pemerintah dapat berjalan searah dan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif.
Selain menjadi ruang diskusi dan kolaborasi, forum ini juga akan membahas berbagai isu strategis nasional, termasuk ketahanan pangan dan energi. Supratman menegaskan bahwa keterlibatan seluruh pemangku kepentingan penting untuk memastikan kebijakan yang disusun memiliki dasar data yang komprehensif, objektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Andry Indrady menjelaskan bahwa FKK diikuti oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, komunitas analis kebijakan, serta berbagai mitra strategis lainnya. Melalui forum ini, pemerintah berharap dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat, tepat, dan berdampak bagi pembangunan nasional serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dikutip dari RRI.co.id
About The Author
