Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pembiayaan iklim global. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pasar karbon memiliki potensi besar dalam menyalurkan investasi untuk pengurangan emisi, perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan jika pasar karbon memiliki fondasi kuat berupa integritas, kepastian regulasi, transparansi, dan kepercayaan investor.
Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam pengembangan pasar karbon global karena menjadi salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia. Untuk memperkuat tata kelola karbon nasional, pemerintah terus melakukan reformasi kebijakan dan membangun instrumen kelembagaan yang lebih terintegrasi. Salah satunya melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta penguatan aturan sektor kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola karbon, integritas lingkungan, serta kepastian investasi.
Sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur pasar karbon nasional, Indonesia akan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Selain itu, Kementerian Kehutanan juga akan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton CO2e. Menjelang COP31, Indonesia mendorong penguatan pasar karbon global melalui peningkatan transparansi, pengembangan mekanisme investasi dan pengelolaan risiko, serta memastikan manfaat pembiayaan karbon dapat dirasakan masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, dan para penjaga hutan. Dikutip dari Antaranews.com
About The Author
