BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih pengelolaan jalan desa di wilayahnya sebagai upaya agar pembangunan infrastruktur desa lebih optimal.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa rencana ini juga terkait dengan penuntasan persoalan kesehatan, termasuk kasus stunting dan isu kesehatan masyarakat lainnya di desa.
“Nanti datanya masuk ke saya, nanti saya akan merumuskan kebijakan. Bantuan keuangan infrastruktur desa, nanti pembangunan jalannya akan diambil alih provinsi semuanya,” kata Gubernur, Kamis (20/11/2025).
Pemprov Jabar tengah mendata kebutuhan anggaran untuk program kesehatan desa secara rinci. Data tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan baru terkait bantuan keuangan ke desa, sehingga desa dapat fokus pada penyelesaian persoalan kesehatan warga.
“Karena itu data yang tengah dihimpun oleh Bappeda Jabar akan menentukan besaran biaya recovery program-program kesehatan warga di desa. Sehingga, masalah kesehatan bisa dituntaskan,” ujar Dedi Mulyadi.
Akademisi Ilmu Komunikasi UIKA Bogor, Yama Sumbodo, menilai langkah ini sebagai keputusan strategis. Menurutnya, langkah Pemprov Jabar dapat memastikan standar infrastruktur desa yang selama ini sulit tercapai di tingkat lokal.
“Ini menunjukan komitmen Pemprov Jabar dalam menghadirkan layanan publik bagi warga Jawa Barat. Yang tentunya berkualitas dan manfaatnya bisa langsung dirasakan,” ujar Yama.
Dengan pengambilalihan pengelolaan jalan desa oleh provinsi, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat lebih merata dan desa dapat lebih fokus menuntaskan persoalan kesehatan masyarakat. Dikutip dari RRI.co.id
About The Author
