Jakarta – Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah mengkaji tawaran bantuan asing untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Menurut Sultan, bantuan dari negara tetangga maupun negara sahabat dapat menjadi opsi untuk mempercepat penanganan karhutla tanpa harus menetapkan status bencana nasional. Ia menilai kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah membutuhkan penanganan intensif dengan dukungan teknologi yang presisi dan cepat, mengingat dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat hingga ke negara tetangga.
Sultan meyakini pemerintah Indonesia terbuka terhadap tawaran bantuan internasional dan menegaskan bahwa penerimaan bantuan tidak harus didahului penetapan status bencana nasional. Meski demikian, ia menilai Indonesia masih memiliki kemampuan dan sumber daya untuk menangani karhutla melalui pengerahan kekuatan nasional. Sebelumnya, pemerintah menerima tawaran bantuan pemadaman karhutla dari Malaysia dan Singapura. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menyatakan tawaran bantuan dari Malaysia masih dalam pembahasan, sementara Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan pembahasan lebih lanjut belum dilakukan.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/10), luas lahan yang masih dalam penanganan karhutla di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah dengan kondisi kebakaran cukup berat, termasuk kebakaran seluas 513,89 hektare di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. Untuk mengatasi karhutla, pemerintah terus mengerahkan satuan tugas darat, helikopter pemadam kebakaran, serta operasi modifikasi cuaca. Namun, asap tebal dan rendahnya jarak pandang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pemadaman melalui udara. Dikutip dari Antaranews.com
About The Author
