PDIP menyatakan akan melakukan kajian terkait usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sambil tetap mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek konstitusional. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).
Hasto menegaskan bahwa sistem pemilihan kepala daerah memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga partai akan menilai mana yang membawa manfaat bagi rakyat dan penguatan demokrasi. “Yang terpenting adalah kepala daerah mampu mengambil keputusan politik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan,” ujar Hasto.
PDIP akan membahas sikap resmi dalam rapat kerja nasional yang dijadwalkan awal tahun depan. Kajian ini juga menimbang alasan munculnya usulan kepala daerah dipilih DPRD, termasuk beban biaya tinggi pemilihan langsung yang berpotensi menimbulkan korupsi.
Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebelumnya dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan mendapat sambutan Presiden Prabowo Subianto, yang menilai demokrasi harus menekan ongkos politik agar pemilihan tidak hanya ditentukan oleh orang berkantong tebal.
Dengan kajian ini, PDIP berupaya memastikan setiap sistem pemilihan kepala daerah tetap bermanfaat bagi rakyat dan memperkuat legitimasi serta kualitas demokrasi.
Dikutip dari antaranews.com
About The Author
