Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan pentingnya capaian reformasi birokrasi Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan publik, integritas pemerintah, dan digitalisasi administrasi. Reformasi ini selaras dengan prinsip OECD, fokus pada layanan berpusat pada manusia, integritas publik, dan pemerintahan digital.
Dalam lebih dari satu dekade pelaksanaan reformasi, pemerintah berhasil mengubah lebih dari 55.000 posisi administratif menjadi fungsional, meningkatkan peringkat E-Government Indonesia dari 167 ke 64, serta mencegah potensi inefisiensi fiskal hingga Rp128 triliun.
Layanan publik juga semakin modern melalui 296 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal digital MPP Digital yang telah diimplementasikan di 199 daerah. Hal ini memudahkan masyarakat, mengurangi kerumitan administrasi, dan meningkatkan keandalan layanan pemerintah.
Rini menegaskan visi jangka panjang hingga 2045 adalah membangun birokrasi yang mampu memberikan layanan publik yang menyelesaikan masalah masyarakat di setiap tahap kehidupan. Hasil ini juga tercermin dalam laporan Government at a Glance Southeast Asia 2025, di mana Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan di bidang pemerintahan digital, integritas, dan data, bahkan menempati posisi terdepan di ASEAN.
Deputy Secretary-General OECD, František Ružička, menambahkan bahwa laporan ini menjadi panduan untuk berbagi praktik terbaik dan memperkuat tata kelola publik di Asia Tenggara, dengan dukungan Asian Development Bank (ADB) untuk pertumbuhan inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di kawasan.
Dikutip dari antaranews.com
About The Author
