Jakarta – Rully Chairul Azwar, politikus Golkar dan mantan Ketua Fraksi Golkar MPR, menyoroti bahaya Pilkada langsung yang diterapkan tanpa kesiapan sosial dan integritas penyelenggara. Menurut Rully, UUD 1945 tidak memaksa Pilkada langsung untuk kepala daerah, sehingga opsi pemilihan melalui DPRD konstitusional dan sah secara demokratis.
Rully menekankan lima dampak serius Pilkada langsung yang tidak sehat:
- Kepala daerah terpilih tanpa kapasitas memadai karena kemenangan ditentukan modal, bukan gagasan.
- Integritas runtuh sejak awal akibat hutang politik.
- Kebijakan tersandera kepentingan oligarki dan sponsor politik.
- Birokrasi dipolitisasi dan menjadi alat balas jasa.
- Budaya politik masyarakat terkorupsi; politik uang dinormalisasi.
Ia menambahkan, Pilkada langsung sering berubah menjadi pasar logistik dan uang, sehingga demokrasi prosedural tetap berjalan, tapi substansinya hilang. Sebaliknya, Pilkada melalui DPRD memungkinkan pengawasan lebih ketat, mengurangi risiko kerusakan budaya politik, dan menekan biaya politik secara signifikan.
Rully juga mengusulkan model hibrida untuk gubernur: DPRD memilih tiga kandidat, Presiden menetapkan satu, menjaga partisipasi rakyat sekaligus memastikan kualitas kepemimpinan.
Kesimpulannya, menurut Rully, menunda Pilkada langsung hingga sistem demokrasi cukup matang bukan anti-demokrasi, melainkan langkah rasional untuk menyelamatkan demokrasi sebagai proyek peradaban, menghindari ritual mahal yang menghasilkan pemimpin lemah dan budaya politik transaksional.
Dikutip dari RRI.co.id
About The Author
