Jakarta – Lobi politik terkait Pilkada dipilih DPRD terus berlangsung di ruang fraksi DPR. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan partainya tetap menolak mekanisme ini karena berpotensi menyerahkan pilihan rakyat kepada oligarki DPRD. PDIP mengajak masyarakat sipil mendukung agar wacana ini tidak terealisasi.
Sementara itu, Sekjen Golkar Sarmuji menyebut banyak publik menolak karena salah persepsi. Ia menjelaskan bahwa Pilkada tidak langsung tetap bisa melibatkan masyarakat melalui penjaringan calon, kampanye, dan debat terbuka, sehingga publik dapat menilai kualitas calon kepala daerah.
Namun, pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga menyoroti alasan klasik di balik wacana ini, seperti biaya tinggi, polarisasi, dan politik uang. Menurutnya, jika Pilkada dipilih DPRD, kepala daerah yang lahir bukan aspirasi rakyat, melainkan hasil negosiasi elite. Polarisasi hanya terjadi sesaat, namun peluang politik uang elite justru meningkat.
PDIP menegaskan prioritas harus tetap pada kepentingan rakyat, sementara Golkar menekankan desain Pilkada bisa disesuaikan agar publik tetap berperan aktif dalam proses demokrasi.
Dikutip dari liputan6.com
About The Author
