Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI menaruh harapan besar agar penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lebih baik dan lebih berkualitas, menyusul pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang kini menggantikan Kementerian Agama sebagai otoritas utama.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Sari Yuliati, menyampaikan hal ini dalam diskusi publik bertajuk “Membongkar UU No. 14 Tahun 2025 dalam Menjawab Tantangan dan Permasalahan Haji dan Umrah”, di Jakarta, Senin (2/2/2026). Diskusi ini sekaligus memperingati HUT ke-58 Fraksi Golkar.
Menurut Sari, diskusi ini merupakan bentuk fungsi pengawasan DPR untuk memastikan implementasi UU Haji dan Umrah sesuai dengan harapan, sehingga hak konstitusional masyarakat untuk beribadah dapat terpenuhi dengan baik.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, menjelaskan UU No. 14 Tahun 2025 merupakan revisi dari UU No. 8 Tahun 2019, didorong oleh evaluasi DPR terhadap penyelenggaraan haji 2024. UU baru ini diharapkan memperbaiki tata kelola haji, perlindungan jamaah, serta efisiensi biaya dan layanan.
Penasihat Presiden Urusan Haji, Muhajir Effendy, menambahkan upaya penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH) dapat dilakukan melalui pemanfaatan Bandara Thaif untuk menambah slot penerbangan, sehingga masa tinggal jamaah di Arab Saudi bisa dipangkas dari 40–42 hari menjadi 32–35 hari. Selain itu, pesawat pengangkut jamaah dapat digunakan untuk mengangkut tenaga kerja wanita (TKW) pulang-pergi dengan tarif murah.
Diskusi ini juga menyoroti reformasi sistem antrean jamaah, perlindungan hak jamaah, dan standarisasi kualitas layanan antar-syarikah. Fraksi Golkar berharap hasil diskusi menjadi langkah nyata seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ibadah haji dan umrah yang lebih berkualitas, terjangkau, dan bermartabat.
Dikutip dari antaranews.com
About The Author
