Jakarta – Komisi VII DPR RI menggelar rapat bersama asosiasi dan perusahaan film untuk menginventarisasi permasalahan serta mencari solusi guna memperbaiki ekosistem industri perfilman nasional yang tengah menghadapi berbagai tantangan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti adanya ketimpangan akses antara rumah produksi besar dan pelaku independen, terutama dalam hal perolehan layar, durasi tayang, hingga jam tayang strategis. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat kreativitas dan mengurangi keberagaman konten film Indonesia.
Selain itu, keterbatasan jumlah layar, pola kurasi yang belum transparan, serta dominasi pertimbangan komersial juga menjadi faktor yang mempersempit ruang distribusi film nasional. Rapat tersebut melibatkan sejumlah pelaku industri seperti MD Entertainment, Visinema Pictures, Falcon Pictures, dan lainnya.
Komisi VII menegaskan hasil pembahasan ini akan menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih adaptif, adil, dan implementatif, guna menciptakan ekosistem perfilman yang sehat, transparan, serta kompetitif di masa depan.
Dikutip dari antaranews.com
About The Author
