Pemerintah Provinsi Gorontalo sedang menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait tata kelola perkebunan sawit di wilayahnya. Rapat evaluasi dipimpin oleh Gubernur Gusnar Ismail, dan dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten Gorontalo, Boalemo, dan Pohuwato di rumah jabatan gubernur pada Rabu.
KPK sebelumnya mengeluarkan lima rekomendasi utama, meliputi pemetaan status pelaksanaan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit, penagihan pajak dan retribusi daerah, identifikasi permasalahan lahan dan konflik sosial, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyelesaian izin yang belum rampung.
Gubernur Gusnar menegaskan bahwa semua tindak lanjut harus dirampungkan dalam 1-2 hari sebelum batas akhir 30 November 2025. Ia menyatakan bahwa langkah ini penting agar keberadaan perkebunan sawit di Gorontalo memberikan manfaat maksimal bagi daerah.
Inspektur Provinsi Gorontalo, Zukri Surotinojo, menambahkan bahwa sebagian besar rekomendasi KPK telah ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten, dan data hasil tindak lanjut ini akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama kementerian terkait. Nantinya, KPK akan memfasilitasi penyelesaian permasalahan tata kelola sawit antara pemerintah daerah dan kementerian agar ditemukan solusi yang tepat.
Dikutip dari antaranews.com
About The Author
