Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah untuk segera menyusun buku biru atau dokumen strategi pertahanan nasional pada tahun 2026. Hal ini didorong oleh dinamika lingkungan strategis global yang semakin kritis, mulai dari ketegangan di kawasan Asia Tenggara hingga tindakan kontroversial Amerika Serikat di Venezuela. Menurutnya, Indonesia perlu memiliki pedoman yang jelas mengenai hakikat ancaman dan standar penangkalan guna menghadapi tantangan hukum internasional serta penghormatan terhadap kedaulatan negara yang kini tengah teruji.
TB Hasanuddin juga memberikan catatan kritis terhadap kebijakan pengadaan alutsista sepanjang tahun 2025 yang dinilai kurang terencana dan cenderung sporadis. Ia menyoroti pembelian jet tempur dari berbagai produsen berbeda yang berpotensi menyulitkan interoperabilitas serta menambah beban biaya pemeliharaan. Selain itu, rencana pengadaan kapal induk berusia tua serta pembentukan batalyon teritorial dengan kompi non-tempur dipertanyakan urgensinya karena dikhawatirkan dapat mengaburkan fungsi utama prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara.
Tanpa adanya dokumen strategi pertahanan yang terukur, pembangunan kekuatan militer Indonesia dianggap berisiko kehilangan arah dan minim akuntabilitas. Oleh karena itu, dokumen strategis ini harus segera dirampungkan agar mencakup kebutuhan anggaran serta proyeksi postur pertahanan yang sesuai dengan tantangan masa depan. Langkah ini sangat mendesak dilakukan agar pemerintah memiliki landasan yang kuat dalam membangun kekuatan militer yang efektif dan efisien demi menangkal segala bentuk ancaman militer asing. Dikutip dari RRI.co.id
About The Author
