Jakarta – Ombudsman RI menekankan pentingnya pengawasan strategis dalam pengembangan biomassa untuk mendukung komitmen Net Zero Emission atau NZE 2060. Anggota Ombudsman Hery Susanto menyoroti tantangan keberlanjutan pasokan bahan baku yang saat ini masih bersifat sporadis dan dipengaruhi persaingan pasar ekspor. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian pada volume dan mutu bahan baku serta tingginya biaya logistik, meskipun program listrik biomassa memiliki potensi besar dalam menurunkan emisi dan menciptakan lapangan kerja bagi petani.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, Ombudsman mendorong Kementerian ESDM untuk segera menyusun kebijakan pengendalian ekspor melalui skema Domestic Market Obligation atau DMO. Selain itu, PT PLN diminta meningkatkan perencanaan program cofiring secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk penguatan kontrak jangka panjang dan perbaikan infrastruktur penyimpanan di unit PLTU. Langkah-langkah teknis ini diharapkan dapat membuat pengelolaan energi terbarukan menjadi lebih stabil dan terukur.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengingatkan agar penyediaan biomassa tidak memicu deforestasi dengan memprioritaskan penggunaan limbah atau hutan tanaman energi khusus. Ombudsman sendiri telah melakukan tinjauan lapangan ke berbagai lokasi strategis sepanjang akhir tahun 2025 untuk memastikan transisi energi berjalan ramah lingkungan. Pengawasan ini bertujuan agar kebijakan energi nasional tetap selaras dengan ketahanan nasional dan dokumen RPJMN periode 2025-2029. Dikutip dari RRI.co.id
About The Author
