Jakarta – Pemerintah tengah memperkuat pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN untuk menjamin penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa sinkronisasi data dilakukan untuk menghapus duplikasi identitas, seperti temuan data warga yang sudah meninggal maupun pemilik NIK ganda. Melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, setiap individu dalam sistem kini dipastikan memiliki identitas yang unik guna menghindari data ganda dalam proses distribusi bantuan.
Dalam upaya validasi yang lebih ketat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan adanya pengecekan ulang terhadap profil ekonomi penerima bantuan iuran. Ia menekankan pentingnya transparansi dengan membandingkan data kepesertaan dengan kepemilikan aset, seperti limit kartu kredit, agar subsidi benar-benar dialokasikan bagi masyarakat tidak mampu. Langkah ini bertujuan agar anggaran negara tidak salah sasaran dan dapat dialihkan kepada warga yang memang memenuhi kriteria penerima bantuan.
Selain pembersihan data secara administratif, pemerintah juga melakukan verifikasi langsung di lapangan melalui proses pendampingan dan validasi data. Meskipun sistem ini masih berada dalam masa transisi, pihak BPS melaporkan bahwa tingkat akurasi data terus menunjukkan perkembangan yang positif. Upaya menyeluruh mulai dari pelatihan pendamping hingga pemeringkatan ulang desil diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih akuntabel dan efisien bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikutip dari RRI.co.id
About The Author
