Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham mendorong agar materi mengenai nilai dan prinsip HAM diujikan secara resmi dalam tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Langkah ini bertujuan untuk membumikan kesadaran hak asasi di lingkungan internal pemerintahan sejak tahap rekrutmen. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM Kemenham, Aditya S Sukarsono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara serta KemenPANRB untuk memasukkan substansi HAM ke dalam soal ujian Computer Assisted Test. Selain untuk seleksi masuk, pemahaman HAM ke depan juga diproyeksikan menjadi salah satu syarat wajib bagi ASN dalam proses kenaikan pangkat dan jabatan.
Sejalan dengan upaya tersebut, Kemenham saat ini tengah membuka pendaftaran besar-besaran untuk jabatan fungsional analis HAM nasional dengan kuota sebanyak 2.000 formasi hingga Juli 2026. Pejabat fungsional ini nantinya akan ditempatkan di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk memastikan setiap regulasi dan kebijakan publik yang dirumuskan berbasis pada perlindungan hak asasi. Kehadiran para analis ini diharapkan mampu mengubah paradigma birokrasi menjadi lebih humanis serta mampu memberikan solusi tepat dalam setiap permasalahan warga yang berkaitan dengan hak-hak dasar.
Peran analis HAM juga menjadi sangat krusial dalam memitigasi serta menyelesaikan konflik horizontal maupun vertikal, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan sosial tinggi. Para PNS golongan III dari berbagai instansi pun diajak untuk bergabung memperkuat arah kebijakan negara melalui pendaftaran di laman resmi yang telah disediakan. Dengan adanya penguatan personel di bidang ini, Kemenham optimistis upaya negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dapat terwujud secara lebih nyata dan terukur di seluruh lapisan pemerintahan. Dikutip dari Antaranews.com
About The Author
