Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Polkam menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi ancaman keuangan ilegal (illicit finance) yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Mohammad K. Koba, menyebut Indonesia memiliki posisi penting dalam isu ini, terutama sejak menjadi anggota penuh Financial Action Task Force pada Oktober 2023. Menurutnya, Indonesia tidak hanya perlu mengikuti, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk standar kebijakan global.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penyusunan posisi Indonesia untuk menghadapi Illicit Finance Summit yang akan digelar di London pada Juni 2026. Forum internasional ini akan membahas berbagai sektor berisiko tinggi seperti perdagangan emas ilegal, properti anonim, hingga aset kripto.
Pemerintah juga tengah merumuskan kertas posisi nasional yang mengedepankan kedaulatan data serta kepentingan ekonomi domestik, termasuk kebijakan hilirisasi komoditas strategis. Dokumen ini akan menjadi dasar sikap Indonesia terhadap sejumlah proposal kerja sama internasional yang diajukan dalam forum tersebut.
Selain itu, kerja sama lintas negara dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan keuangan ilegal. Indonesia pun diharapkan mampu menunjukkan komitmen nyata, sekaligus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi global dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dikutip dari RRI.co.id
About The Author
