Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia, terutama pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN), memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah panjangnya garis perbatasan yang tidak sebanding dengan jumlah pos pengawasan yang tersedia. Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, Dewi menekankan bahwa evaluasi menyeluruh harus dilakukan terhadap 14 PLBN di seluruh Indonesia guna memastikan kedaulatan negara tetap terjaga dari berbagai ancaman lintas negara.
Keterbatasan infrastruktur, faktor geografis, hingga sulitnya akses transportasi menjadi hambatan nyata bagi efektivitas petugas imigrasi di lapangan. Dewi menyoroti berbagai potensi kerawanan yang menghantui kawasan perbatasan, mulai dari maraknya pekerja migran non-prosedural, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga penyelundupan narkotika melalui jalur-jalur tidak resmi. Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan menjadi harga mati untuk menutup celah ancaman yang dapat merusak stabilitas nasional melalui titik-titik terluar Indonesia.
Lebih lanjut, Legislator dari Komisi XIII ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta melengkapi sarana prasarana petugas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga dinilai krusial, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti jaringan internet yang masih minim di perbatasan. Dewi berharap penguatan kawasan perbatasan ini menjadi bukti kehadiran negara, sehingga masyarakat di beranda terdepan Indonesia tidak merasa terpinggirkan dan mendapatkan perlindungan yang setara. Dikutip dari Antaranews.com
About The Author
