JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mendesak pemerintah untuk segera mengantisipasi dampak kemarau panjang tahun 2026 terhadap ketahanan pangan nasional. Firman menyoroti manajemen cadangan beras pemerintah (CBP) yang perlu dikaji ulang, mengingat beras memiliki batas waktu simpan yang sangat terbatas. “Beras tidak bisa disimpan terlalu lama di gudang. Dalam tiga hingga empat bulan kualitasnya bisa menurun dan berpotensi rusak,” ujar Firman di Jakarta, Senin (13/4/2026). Ia memperingatkan bahwa penumpukan stok tanpa distribusi yang lancar berisiko menyebabkan kerugian besar bagi Bulog.
Di sisi lain, tantangan distribusi hujan yang tidak merata mulai terasa di daerah lumbung pangan, seperti Kabupaten Majalengka yang mencatat luas panen 31.253 hektare hingga Maret 2026. Meski produksi gabah mencapai 204.261 ton, keterlambatan tanam di beberapa kecamatan akibat kendala irigasi memicu kekhawatiran menjelang puncak musim kering. Kepala DKP3 Majalengka, Gatot Sulaeman, mengimbau para petani untuk segera memulai Musim Tanam II (MT II) guna memanfaatkan sisa ketersediaan air sebelum kemarau ekstrem tiba lebih awal dari prediksi semula.
Sebagai solusi jangka panjang menghadapi krisis iklim El Nino, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk mengembangkan budidaya padi gogo yang lebih tahan terhadap kekeringan. Program percontohan padi gogo hasil kolaborasi dengan akademisi IPB di Pati, Jawa Tengah, dinilai menjadi model yang efektif untuk diadopsi secara nasional. Langkah antisipatif ini diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan stok pangan di pasar, tetapi juga melindungi petani dari potensi gagal panen akibat fenomena kemarau panjang yang mengancam stabilitas ekonomi nasional sepanjang 2026. Dikutip dari RRI.co.id
About The Author
