JAKARTA – Pemerintah menyatakan komitmennya untuk menghormati proses hukum terkait penggeledahan di 12 titik oleh tim gabungan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Penggeledahan masif ini dilakukan dalam rangka penanganan kasus dugaan korupsi pemadaman listrik (blackout) PT PLN, kasus Asabri, serta anak usaha Krakatau Steel. Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah agar terhindar dari spekulasi liar yang tidak produktif.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat sejak awal dalam hal pemberantasan korupsi di tanah air. Kepala Negara berulang kali mengingatkan jajaran aparatur negara untuk segera berbenah, memperbaiki tata kelola, dan membersihkan diri sebelum tindakan hukum tegas diambil. Menurutnya, korupsi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi bangsa Indonesia yang harus dihadapi dengan memperkuat integritas demi membangun pemerintahan yang bersih.
Selain mendukung penuh penegakan hukum yang profesional, pemerintah juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan di tengah masyarakat. Mensesneg Prasetyo menyebutkan bahwa situasi yang aman dan saling percaya merupakan modal utama bagi bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Dengan suasana yang kondusif, pelaksanaan program-program pembangunan strategis dapat dipercepat demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dikutip dari RRI.co.id
About The Author
