Pemerintah masih memiliki anggaran belanja negara sekitar Rp 945 triliun yang perlu direalisasikan dalam dua bulan terakhir 2026. Untuk mempercepat penyerapan anggaran, pemerintah akan mendorong belanja sejumlah kementerian dan lembaga (K/L), terutama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi anggaran tersebut akan mengikuti alokasi belanja masing-masing kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah (TKD) yang telah ditetapkan dalam APBN 2026. Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan target defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menjanjikan tambahan anggaran bagi pemerintah daerah. Setiap ibu kota provinsi direncanakan memperoleh Rp 100 miliar, sedangkan setiap kabupaten mendapatkan minimal Rp 20 miliar. Besarannya dapat disesuaikan dengan luas wilayah dan kebutuhan masing-masing daerah.
Tambahan anggaran tersebut direncanakan berasal dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah. Prabowo menyebut belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp 1.200 triliun, dengan potensi penghematan sekitar Rp 400 triliun melalui pembenahan sistem pengadaan.
Pemerintah juga berencana menyatukan sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien, terutama untuk kebutuhan dengan jenis dan spesifikasi yang sama. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi perbedaan harga pembelian serta mencegah pemborosan anggaran.
Melalui percepatan realisasi belanja dan efisiensi pengadaan, pemerintah berharap anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan, memperkuat daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dikutip dari Liputan6