Jakarta – Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, memperkenalkan gagasan Green Democracy atau Demokrasi Hijau, yang menekankan bahwa kebijakan energi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi juga harus menghadirkan keadilan sosial bagi daerah.
“Saya menawarkan konsep Green Democracy, bahwa kebijakan energi harus menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial bagi daerah,” ujar Sultan dalam keterangannya, Kamis.
Sultan menyampaikan DPD RI mendorong pembentukan Dana Investasi Bioenergi Nasional dengan skema blended finance. Menurutnya, Indonesia membutuhkan insentif fiskal khusus agar investor di sektor bioenergi memiliki bantalan risiko saat masuk ke wilayah yang infrastrukturnya belum mapan. “Transisi energi hanya akan berhasil jika daerah penghasil biomassa menikmati nilai tambahnya secara langsung,” kata Sultan.
Terkait transisi energi, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Jay Aryaputra Singgih, mengatakan bioenergi adalah jawaban paling konkret bagi Indonesia. Ia menekankan transisi energi harus inklusif, sehingga masyarakat daerah tidak hanya menjadi penonton tetapi menjadi pemain utama.
Jay juga menyoroti konsep trilema energi yang menuntut keseimbangan antara keamanan pasokan, keberlanjutan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi. “Hari ini kita berada di titik krusial di mana kita harus menyeimbangkan tiga hal tersebut,” ujarnya. Dikutip dari Antaranews.com
About The Author
