Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mendorong penguatan peran negara dalam tata kelola sektor minyak dan gas (migas) nasional guna menjaga kedaulatan energi di tengah tekanan geopolitik global. Dalam forum diskusi di Jakarta pada Rabu (15/04/2026), Ibas menekankan bahwa isu migas kini berkaitan langsung dengan ketahanan bangsa, mengingat konflik di berbagai belahan dunia berdampak signifikan pada rantai pasok energi. Jalur strategis seperti Selat Hormuz yang terganggu dapat memicu lonjakan harga dan inflasi, yang pada akhirnya membebani biaya hidup masyarakat, mulai dari harga BBM hingga logistik pangan.
Ibas menegaskan bahwa penguatan kontrol negara merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana sumber daya alam harus dikelola sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mencapai kemandirian tersebut, ia mengusulkan sejumlah langkah strategis, di antaranya peningkatan produksi migas nasional melalui investasi dan eksplorasi, serta penguatan BUMN energi agar lebih kompetitif di kancah global. Selain itu, pembangunan cadangan energi nasional menjadi kunci krusial dalam menjaga stabilitas pasokan di dalam negeri agar tidak sepenuhnya bergantung pada dinamika pasar internasional yang fluktuatif.
Selain fokus pada sektor migas, MPR RI juga mendorong percepatan transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) seperti panas bumi, tenaga surya, dan energi air. Langkah ini harus dibarengi dengan reformasi regulasi dan kemudahan investasi agar sektor energi Indonesia lebih adaptif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas sektor dan revisi Undang-Undang Migas, pemerintah diharapkan memiliki keberanian untuk menjaga kebijakan dengan arah yang jelas demi mewujudkan kedaulatan energi nasional yang kokoh di masa depan. Dikutip dari Antaranews.com
About The Author
