JAKARTA – Pemerintah secara resmi memperkuat komitmen terhadap layanan kesehatan responsif gender untuk menjamin akses yang adil, aman, dan berkualitas bagi seluruh perempuan di Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa prinsip “no woman left behind” menjadi fondasi utama dalam pemenuhan hak kesehatan bagi 142 juta jiwa populasi perempuan nasional. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor pada Kamis (30/4/2026), pemerintah berupaya memastikan posisi Indonesia semakin kompetitif di kawasan ASEAN dalam hal indikator kesehatan publik dan kesetaraan akses medis.
Meskipun indikator kesehatan menunjukkan perbaikan, tantangan besar seperti tingginya angka kanker serviks yang mencapai 36 ribu kasus per tahun masih menjadi fokus utama. Arifah menyoroti rendahnya angka skrining dan kesadaran vaksinasi sebagai pemicu utama beban kesehatan jangka panjang. Sebagai solusi konkret, pemerintah telah meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dirancang untuk memperkuat deteksi dini. Program ini diharapkan dapat menekan angka kematian ibu serta memberikan perlindungan preventif bagi perempuan di berbagai lapisan masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa perempuan berperan strategis sebagai garda terdepan kesehatan keluarga, sehingga jaringan layanan hingga tingkat desa dan dusun harus diperkuat. Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), Isyana Bagoes Oka, menekankan pentingnya pendekatan siklus hidup yang mencakup kesehatan fisik dan mental secara terintegrasi. Sinergi antar-kementerian ini bertujuan untuk menciptakan sistem kesehatan inklusif yang tidak hanya menyasar aspek medis, tetapi juga memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi perempuan Indonesia. Dikutip dari RRI.co.id
About The Author
