Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memahami sikap dan posisi politik partainya yang memilih menjadi penyeimbang pemerintahan, bukan oposisi. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi anggapan sejumlah pihak yang menilai sikap PDIP terhadap pemerintah masih terkesan abu-abu.
Menurut Said, posisi PDIP telah ditegaskan sejak Rakernas partai tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa peran sebagai penyeimbang berarti partai akan mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada rakyat, sekaligus memberikan kritik dan masukan secara konstruktif terhadap kebijakan yang dianggap perlu diperbaiki.
Said menilai konsep penyeimbang tidak dapat disamakan dengan pola oposisi yang umum diterapkan di sejumlah negara Barat. Dalam pandangannya, oposisi cenderung mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah dalam berbagai isu, sedangkan PDIP memilih pendekatan yang lebih proporsional dan objektif.
Ia juga menegaskan bahwa PDIP menginginkan pemerintahan Prabowo dapat menjalankan tugas hingga akhir masa jabatan pada 2029 dengan baik. Karena itu, kritik yang disampaikan partainya bukan untuk melemahkan pemerintah, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol politik dalam sistem demokrasi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons atas kritik dari PKB yang sebelumnya meminta PDIP memperjelas posisi politiknya. Said menegaskan bahwa sikap partainya sudah jelas, yakni menjadi mitra penyeimbang yang siap mendukung maupun mengoreksi pemerintah demi kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional.
About The Author
