SIGAP Instansi di Umbulharjo Ungkap Ratusan Data Kendaraan untuk Validasi SWDKLLJ

SIGAP Instansi di Umbulharjo Ungkap Ratusan Data Kendaraan untuk Validasi SWDKLLJ

Yogyakarta – Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Jasa Raharja Kanwil D.I. Yogyakarta melaksanakan kegiatan SIGAP Instansi ke PT Mitra Bisnis Madani yang berlokasi di Jl. Cendana No. 13, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta pada Senin (22/6/2026).

Kegiatan SIGAP Instansi ini merupakan bagian dari Action Plan Jasa Raharja dalam rangka melakukan pembaruan dan validasi data kendaraan bermotor milik mitra perusahaan. Fokus utama kegiatan adalah melakukan update data kendaraan yang masih dimiliki maupun yang sudah dijual, yang selanjutnya akan diinput ke dalam aplikasi Ceri Jasa Raharja sebagai sistem pendataan terpadu.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan langsung kepada pihak perusahaan dengan melakukan verifikasi dan pendataan ulang kendaraan operasional yang terdaftar. Dari hasil kegiatan, diperoleh data sebanyak 110 Nomor Polisi (Nopol) yang menjadi objek pembaruan data dalam rangka peningkatan akurasi dan validitas data kendaraan bermotor.

Kegiatan ini dihadiri oleh Muhammad Rafli Rizky Falah selaku Representative Officer PT MBM Cabang Yogyakarta serta Panggung Basuki selaku petugas PA Samsat Kodya. Kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi antara Jasa Raharja dan mitra kerja dalam mendukung tertib administrasi kendaraan bermotor.

Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap PKB dan SWDKLLJ, serta mendorong optimalisasi collection rate Kanwil D.I. Yogyakarta. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat basis data kendaraan sebagai dasar penguatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan SIGAP Instansi ini, Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembaruan data secara berkelanjutan, memperkuat sinergi dengan dunia usaha, serta meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor guna mendukung sistem perlindungan dan pelayanan publik yang lebih optimal.

About The Author