BENGKULU – Dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta mendorong pemanfaatan program insentif perpajakan, Tim Pembina Samsat Provinsi Bengkulu kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendataan kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada Kamis (30/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di kawasan depan Makam Pahlawan, Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu ini melibatkan unsur UPTD Samsat Kota Bengkulu, Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu, PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Bengkulu, Bapenda Kota Bengkulu, serta Satpol PP Kota Bengkulu.
Pada kegiatan tersebut, petugas memberikan edukasi secara langsung kepada para pengguna kendaraan mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan SWDKLLJ tepat waktu. Selain itu, masyarakat juga disosialisasikan mengenai program diskon 50 persen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi Bengkulu (Non BD) menjadi kendaraan berplat BD.
Petugas Jasa Raharja turut menyampaikan bahwa pembayaran SWDKLLJ yang dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan merupakan bentuk perlindungan dasar bagi masyarakat apabila terjadi risiko kecelakaan lalu lintas. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami manfaat membayar PKB dan SWDKLLJ secara tepat waktu, sekaligus memanfaatkan kebijakan pemerintah daerah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan mutasi kendaraan ke Provinsi Bengkulu.
Selain memberikan sosialisasi, Tim Pembina Samsat juga melakukan pendataan terhadap kendaraan yang masih belum memenuhi kewajiban administrasi sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Bengkulu.
Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Jasa Raharja bersama seluruh Tim Pembina Samsat berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang informatif, kolaboratif, dan mudah dijangkau masyarakat. Diharapkan langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah yang pada akhirnya kembali dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
About The Author
