Jakarta – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI membantah klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk memperjuangkan persoalan ijazah setara SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah memberikan saran kepada Gibran untuk membawa persoalan tersebut ke PTUN.
Syahganda menyebut keterangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merupakan informasi paling akurat mengenai sikap resmi Presiden Prabowo.
Ia mengaku turut mendampingi dan menyaksikan langsung pembicaraan antara Prabowo dan Yusril terkait persoalan tersebut.
“Pak Yusril itu paling benar. Tidak ada (Prabowo sarankan Gibran ke PTUN). Pak Yusril yang benar, karena dia berdiskusi dengan bapak presiden tadi. Saya ada di situ,” kata Syahganda, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus membantah pengakuan Gibran sebelumnya. Wapres mengklaim bahwa Prabowo menyarankan dirinya untuk ‘fight’ atau memperjuangkan persoalan ijazah melalui jalur hukum di PTUN.
Gibran juga disebut sempat menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden RI dalam pembicaraannya dengan Prabowo pada Selasa pagi.
Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa upaya hukum melalui PTUN dinilai sudah tidak relevan. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah terkait perkara dengan substansi serupa.
Dari sisi hukum, Yusril juga menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan banding maupun Peninjauan Kembali (PK) karena sejak awal tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.
Terkait wacana pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden, Syahganda memilih tidak memberikan komentar lebih jauh. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut akan dikoordinasikan melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum.
“Pak Yusril yang akan mengurus hal itu (prosedur pengunduran diri Gibran),” tegas Syahganda.
Hingga kini, polemik mengenai pernyataan Gibran, sikap Istana, serta persoalan ijazah yang dikaitkan dengan gugatan PTUN masih menjadi perhatian publik. Dikutip dari Suara.com
About The Author
