JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Dokumen bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tersebut kini dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen yang ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 dan ditandatangani Direktur Jenderal Tatang Muttaqin.
Dalam keputusan tersebut, Kemendikdasmen tidak hanya mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, tetapi juga memerintahkan penarikan dokumen dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya.
“Menyatakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes),” demikian bunyi diktum kedua keputusan tersebut.
Pencabutan surat penyetaraan pendidikan Gibran tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut batal dan mewajibkan pejabat terkait untuk mencabutnya.
Kemendikdasmen juga menjadikan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai salah satu dasar hukum pelaksanaan putusan MA.
Selain itu, pencabutan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
Dengan keputusan ini, surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 resmi dicabut dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dikutip dari Suara.com
About The Author
