Semarang – Jasa Raharja Cabang Semarang menerima kunjungan Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Muhammad Aldian, S.I.K., M.H., didampingi Kasi STNK dan Kasi BPKB di Samsat Semarang II, Rabu (4/11/2026). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan monitoring secara langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan Samsat sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam membahas implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya terkait besaran nilai dan persepsi masyarakat terhadap kenaikan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, Dirlantas Polda Jawa Tengah melakukan peninjauan terhadap sejumlah fasilitas dan loket pelayanan untuk melihat secara langsung proses administrasi kendaraan bermotor, alur pelayanan wajib pajak, serta kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Monitoring ini menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pelayanan Samsat berjalan secara tertib, efektif, dan responsif, sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor.
Selain peninjauan pelayanan, kunjungan tersebut juga diisi dengan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Opsen PKB yang menjadi salah satu perhatian masyarakat sejak diberlakukannya kebijakan tersebut. Diskusi difokuskan pada besaran nilai Opsen PKB serta respons dan persepsi masyarakat terhadap perubahan nominal pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Pembahasan ini menjadi penting untuk menyamakan pemahaman antarinstansi mengenai pelaksanaan kebijakan sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait komponen pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Opsen PKB sendiri merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui optimalisasi penerimaan daerah. Oleh karena itu, koordinasi antara unsur pemerintah daerah, Kepolisian, dan Jasa Raharja diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai rincian kewajiban pembayaran kendaraan bermotor.
Dalam penyelenggaraan Samsat, Jasa Raharja memiliki peran sebagai penyelenggara perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui program asuransi kecelakaan penumpang angkutan umum dan dana kecelakaan lalu lintas jalan. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung perlindungan tersebut adalah melalui pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan setiap tahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. SWDKLLJ memberikan manfaat berupa santunan meninggal dunia maupun jaminan biaya perawatan bagi korban luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas jalan, sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran SWDKLLJ turut mendukung keberlangsungan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Melalui kunjungan dan pembahasan tersebut, diharapkan koordinasi dan sinergi antara Kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah daerah, serta unsur terkait dalam penyelenggaraan Samsat dapat semakin diperkuat. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan publik, mendukung pelaksanaan kebijakan perpajakan daerah, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban administrasi kendaraan bermotor.
Jasa Raharja berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan Samsat yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan pelaksanaan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas dapat berjalan secara optimal.