Jakarta — Kementerian Sosial bersama 66 pemerintah daerah mempercepat pemenuhan lahan dan berbagai persyaratan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen di sejumlah wilayah Indonesia.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang berlangsung di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Pertemuan tersebut melibatkan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan kelompok rentan.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan lahan, sementara pembangunan dilakukan secara kolaboratif bersama kementerian dan lembaga terkait.
Gus Ipul menyebut penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan dalam percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan yang disiapkan harus memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari aspek pertanahan, tata ruang, lingkungan, hingga teknis pembangunan.
Saat ini pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah berjalan di 104 titik di berbagai daerah. Selain itu, terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan yang masih aktif dan diupayakan mendapat fasilitas permanen agar layanan pendidikan tetap berlanjut.
Pemerintah berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat menjadi langkah jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas yang layak, serta dukungan pengasuhan bagi para peserta didik.
About The Author
