Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap menangani bencana banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra dengan sangat serius meskipun tidak menetapkan status bencana nasional. Dalam arahannya di Aceh Tamiang, Presiden menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena negara masih memiliki kapasitas yang sangat memadai untuk menangani dampak di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurutnya, penetapan status administratif tidak lebih penting daripada tindakan nyata pemerintah dalam memulihkan kondisi di lapangan.
Sebagai bukti komitmen pemerintah, Presiden mengungkapkan bahwa sedikitnya 10 menteri dari Kabinet Merah Putih diterjunkan langsung ke Aceh dan wilayah sekitarnya untuk memimpin penanganan dampak bencana. Presiden menjamin bahwa pemerintah bekerja habis-habisan dengan menyiapkan alokasi anggaran yang cukup besar guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Fokus utama adalah memastikan seluruh kebutuhan warga terdampak terpenuhi melalui kerja sama lintas sektoral yang intensif.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo juga meninjau langsung progres pembangunan Rumah Hunian Danantara untuk melihat kesiapan fasilitas bagi pengungsi. Ia berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat dan memastikan bahwa kualitas bangunan serta sarana pendukung telah sesuai standar yang ditetapkan. Dengan pengerahan sumber daya yang masif dan kehadiran banyak pejabat tinggi di lokasi bencana, Presiden optimis proses pemulihan wilayah Sumatra akan berjalan cepat dan efektif. Dikutip dari Antaranews.com
About The Author
