Wonogiri – Representative Coordinator (RC) Samsat Wonogiri, M. Afrizal Basya, menghadiri undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan Program Sengkuyung pada Jumat, 16 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam mengoptimalkan penanganan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Kabupaten Wonogiri.
Kegiatan evaluasi tersebut dihadiri oleh Tim Pembina Samsat Wonogiri, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wonogiri, serta delapan camat bersama tim teknis dari wilayah masing-masing. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi yang lebih terarah dalam menangani permasalahan tunggakan PKB hingga tingkat kecamatan dan wilayah administratif.
Pertemuan ini menjadi forum untuk melihat perkembangan pelaksanaan Program Sengkuyung sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan menekankan pentingnya sinergi antara Tim Pembina Samsat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, serta tim teknis di lapangan.
Salah satu fokus dalam pembahasan adalah penguatan peran pemerintah kecamatan dan tim teknis dalam mendukung pendataan kendaraan yang masih memiliki tunggakan PKB. Data tersebut menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut yang lebih tepat, termasuk dalam penyampaian informasi dan pendekatan kepada masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya.
Selain pendataan, pemerintah kecamatan dan tim teknis juga memiliki peran penting dalam membantu memperluas penyebarluasan informasi mengenai kewajiban pembayaran PKB. Pendekatan secara langsung di tingkat wilayah diharapkan dapat membuat informasi lebih mudah diterima masyarakat sekaligus membuka ruang komunikasi bagi wajib pajak yang membutuhkan penjelasan terkait kewajiban kendaraan bermotornya.
Melalui evaluasi tersebut, sinergi lintas instansi diharapkan tidak berhenti pada koordinasi administratif, tetapi dapat diwujudkan dalam langkah-langkah konkret di lapangan. Kolaborasi antara Tim Pembina Samsat dan pemerintah daerah menjadi penting untuk memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan efektivitas sosialisasi, serta mendorong penyelesaian tunggakan PKB secara bertahap.
Jasa Raharja merupakan salah satu unsur Tim Pembina Samsat yang bersinergi dengan UPPD dan Kepolisian dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan Samsat kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi perlindungan masyarakat, Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar melalui Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). SWDKLLJ merupakan kewajiban yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor dan menjadi bagian dari mekanisme perlindungan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas. Dana tersebut digunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang memenuhi ketentuan, baik berupa santunan bagi korban meninggal dunia maupun biaya perawatan bagi korban luka-luka sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keberadaan Program Sengkuyung menjadi salah satu bentuk kolaborasi untuk mendekatkan upaya pelayanan dan edukasi kepada masyarakat. Dengan melibatkan unsur pemerintah kecamatan dan tim teknis di berbagai wilayah, penanganan tunggakan PKB diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah serta mampu menjangkau wajib pajak yang berada hingga tingkat wilayah.
Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program dapat terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Melalui komunikasi yang berkelanjutan, setiap kendala yang ditemukan dapat menjadi bahan perbaikan dalam menentukan strategi berikutnya, baik dalam aspek pendataan, sosialisasi, maupun pendekatan kepada masyarakat.
Jasa Raharja Cabang Sukoharjo melalui RC Samsat Wonogiri terus mendukung penguatan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Sengkuyung. Dengan semangat gotong royong dan koordinasi yang konsisten, program tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban PKB sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan daerah untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonogiri.
About The Author
