Surabaya — Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi dan pembahasan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 1 PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur kepolisian, pemerintah daerah, akademisi, instansi vertikal, hingga stakeholder terkait keselamatan lalu lintas.
Rapat membahas berbagai tantangan keselamatan lalu lintas di Jawa Timur yang hingga saat ini masih menjadi salah satu provinsi dengan angka kecelakaan tertinggi di Indonesia. Selain faktor human error, kondisi jalan, penerangan, rambu lalu lintas, dan persoalan kewenangan penanganan jalan turut menjadi perhatian utama.
Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur menyampaikan bahwa hasil analisis kecelakaan dan faktor penyebabnya secara berkala telah dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut kebijakan keselamatan jalan.
Sementara itu, PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Timur mengungkapkan bahwa hingga April 2026, total santunan yang telah diserahkan kepada korban dan ahli waris kecelakaan mencapai Rp237,63 miliar atau meningkat 16,19 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Data juga menunjukkan bahwa mayoritas korban kecelakaan berasal dari usia pelajar dan produktif, dengan dominasi kendaraan roda dua.
Forum turut menyoroti tingginya angka kecelakaan pada kelompok Generasi Z yang mencapai 16,98 persen. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pendekatan keselamatan yang lebih tematik, tepat sasaran, dan berbasis komunitas.
Dari kalangan akademisi, disampaikan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam implementasi lima pilar keselamatan nasional. Untuk mewujudkan target zero accident, seluruh pihak dinilai harus bergerak secara terpadu melalui pembagian tugas yang jelas, dukungan regulasi, penguatan anggaran, serta penyusunan Rencana Aksi Keselamatan yang berkelanjutan hingga tingkat kabupaten/kota.
Selain itu, pembahasan juga menekankan pentingnya penggunaan metode analisis black spot untuk pemetaan titik rawan kecelakaan, penyusunan data berdasarkan kewenangan jalan, serta penguatan monitoring dan evaluasi terhadap ruas-ruas prioritas.
Bappeda Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya peran orkestrator dalam pelaksanaan RAK LLAJ agar seluruh program keselamatan antarinstansi dapat berjalan selaras dan terukur. Fokus prioritas saat ini meliputi peningkatan fasilitas keselamatan jalan, penanganan perlintasan sebidang, serta perbaikan jalan dan jembatan.
Dalam rapat tersebut, seluruh stakeholder sepakat bahwa keselamatan lalu lintas harus menjadi tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara kolaboratif dan berkesinambungan.
Forum LLAJ Jawa Timur berharap sinergi antarinstansi dapat memperkuat implementasi program keselamatan jalan dan mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan di Jawa Timur.
About The Author
